Pemkab Buteng Ajukan Sembilan Ranperda

Pemkab Buteng Ajukan Sembilan Ranperda
Bupati Buton Tengah H Samahuddin SE saat Menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pihak Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Tengah

BUTON TENGAH - Bupati Buton Tengah H.Samahuddin.SE menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buton Tengah (Buteng) dalam rangka menyampakan pidato penjelasan umum sehubungan dengan pengajuan Sembilan Buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021, Senin (06/09/2021). 

Dalam pidatonya, Bupati Samahuddin menyampaikan jika Peraturan Daerah merupakan dasar hukum operasional pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. 

Kata dia, Perda juga menjadi instrument untuk mengarahkan dan mengendalikan dinamika masyarakat dan daerah sehingga dapat berjalan selaras dengan tujuan dan cita-cita Bersama, Buton Tengah ““BERKAH”, bersih, sejahtera, produktif, agamais dan harmonis.

"berkenaan dengan hal tersebut, Pemkab Buteng melalui setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dibawah koordinasi Sekretaris Daerah Buton Tengah yang dibantu oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Buteng terus melakukan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan hukum penyelenggaraan pemerintahan Daerah Buteng, " ungkapnya. 

Lebih lanjut kata dia, analisis terhadap kebutuhan Perda Buteng dilakukan dengan mempertimbangkan beberpa aspek diantaranya, 32 (Tiga Puluh Dua) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Perintah perundang-undangan yang lebih tinggi, dan terakhir aspirasi serta kekhasan daerah.

Samahuddin juga menyampaikan jika pihaknya harus mengakui bahwa masih banyak Perda yang harus dibentuk untuk memenuhi kebutuhan hukum atas dinamika masyarakat dan perkembangan peraturan perundangundangan. 

Karenanya kata dia, dalam rangka untuk melengkapi kebutuhan akan payung hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah secara bertahap dan kontinu, melalui forum yang terhormat ini, mengajukan 9 (Sembilan) Rancangan Perda (Ranperda) sebagai berikut. 

Pertama, Ranperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. kedua, Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian yang Berkelanjutan. Ketiga, Ranperda tentang Kabupaten Layak Anak, Keempat, Ranperda tentang Pelayanan Kepemudaan. Kelima, Ranperda tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Keenam, Ranperda tentang Pengelolaan Zakat, Infag dan Sedekah. Ketujuh, Ranperda tentang Penertiban Hewan Ternak. Kedelapan, Ranperda tentang Penyertaan Modal Kepada Bank Sultra. Dan kesembilan, Ranperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Pokok-Pokok pikiran dari masing-masing Rancangan Perda yang telah disebutkan diatas kemudian diuraikan sebagai berikut: 

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Adminis Kependudukan. Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 20 Peraturan | Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan: Maka guna mewujudkan Administrasi Kependudukan yang terpadu, tertib, serta terlaksana secara berkesinambungan, diperlukan pengaturan Penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan, sehingga dengan tersedianya penyelenggaraan administrasi kependudukan berupa pancatatan pengelolaan penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan administrasi kependudukan yang terpadu, tertib dan berkelanjutan akan diharapkan akan terpenuhinya kepastian hukum bagi penduduk juga akan berfungsi sebagai penunjang kebijakan dan perencanaan pembangunan dengan berbasis pada paradigma kependudukan. 

 2. Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Bahwa dalam rangka menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan keberadaan luas lahan pertanian di wilayah Kabupaten Buton Tengah setiap tahun mengalami penurunan akibat adanya pembangunan dan kegiatan usaha alih fungsi sehingga diperlukan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria dalam mempertahankan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. 

3. Ranperda tentang Kabupaten Layak Anak. Pengajuan Ranperda ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Buton Tengah untuk memberikan kepastian hukum program kegiatan kabupaten layak anak, layak pemuda dan penyelenggaraan sistem keolahragaan yang kesinambungan dan keberlanjutan. Melalui Ranperda ini ' diperkuat kelembagaan, ditegaskan hak dan kewajiban ! pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat, swasta dan dunia usaha dalam menunjang terwujudnya Buton Tengah sebagai layak anak dan layak pemuda. Sebagaimana Kita ketahui, bahwa kedepan, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi berupa melimpahnya jumlah penduduk usia produktif. Melalui Ranperda ini, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah ingin berkontribusi terhadap hal | tersebut dengan menyiapkan ruang-ruang bagi anak dan pemuda | untuk tumbuh dan berkembang dan memiliki ruang ekspersi inovasi dan kreatifitas yang mereka miliki. 

4. Ranperda tentang Pelayanan Kepemudaan Perjuangan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tengah, pemuda memiliki peran yang sangat penting dan strategis.Pemuda merupakan generasi penerus, penanggung jawab dan pelaku pembangunan masa depan yang mampu menjadi ujung tombak dan pionir perjalanan pembanunan di Kabupaten Buton Tengah. Selain peran penting dan strategis, pemuda merupakan kekuatan moral, control sosial dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran karaterstik dan kedudukannya yang strategis alam pembangunan. Selain itu dalam kaitannya dengan pelaksanaan pelayanan kepemudaan yang berfungsi menyadarkan, memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan. Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karateristik pemuda yang memiliki semangat juang, sifat kritis, idialis, inovatif, progresif, dinamis, reformis dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia. 

5. Ranperda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Masyarakat Buton Tengah yang berkah (Bersih, Sejahtera ' Produktif, agamais dan Harmonis guna mendukung sektor pariwisata, perikanan dan Pertanian, diperlukan adanya pengaturan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang mampu melindungi maasyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya. Bahwa seiring dengan perkembangan Kabupeten Buton Tengah yang cukup pesat maka menimbulkan berbagai dampak tat kehidupan masyarakat untuk melaksankan aktifitas seharihari yang mengganggu keteriban umum dan ketentraman masyarakat. 

6. Ranperda tentang Pengelolaan Zakat, Infag dan Sedekah. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan zakat maka zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas dalam suatu regulasi yang baik dan jelas sehingga dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi dan produktifits dalam pengelolaan dan pelayanan zakat. | Dalam upaya melaksanakan pengelolaan zakat yang melembaga dan profesional di tingkat Kabupaten Buton Tengah diperlukan lembaga yang secara organisatoris kuat dan kredibel, Untuk itu dibentuk Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Butoni Tengah yang disebut BAZNAS Kabupaten Buton Tengah yang secara kelembagaan mempunai kewenangan untuk melaksankan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 

7. Ranperda tentang Penertiban Hewan Ternak. Bahwa dalam rangka upaya untuk meningkatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup disamping upaya untuk meningkatkan populasi hewan ternak, serta tetap terciptanya keamanan dan ketertiban pemakaian jalan dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran secara bebas, maka diadakan pengaturan dan penertiban hewan ternak dengan melakukan pengawasan intensif, berdaya guna dan berhasil guna. 

8. Ranperda tentang Penyertaan Modal Pada Bank Sultra. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan Jasa Perbankan pada masyarakat dan pertumbuhan pada perekonomian daerah Kabupaten Buton Tengah, Pemerintah Daerah perlu menciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan upaya dan usaha untuk menambah sumber Pendapatan Asli Daerah melalui menyertakan Modal berupa Barang Milik Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. 

9. Ranperda tentang Retribusi Persetujuan Banguan Gedung. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian perizinan yang di berikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. 

Penulia: Harianto

Buteng Sultra
HARIANTO

HARIANTO

Previous Article

Ruas Jalan Propinsi Rusak Parah, DPRD Buteng...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Afrizal

Afrizal verified

Postingan Bulan ini: 226

Postingan Tahun ini: 821

Registered: Jan 24, 2021

Herman Djide. B

Herman Djide. B verified

Postingan Bulan ini: 185

Postingan Tahun ini: 2103

Registered: Sep 22, 2020

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi verified

Postingan Bulan ini: 170

Postingan Tahun ini: 2064

Registered: Feb 19, 2021

Agung widodo

Agung widodo

Postingan Bulan ini: 109

Postingan Tahun ini: 333

Registered: Jun 16, 2021

Profle

F.M. Ali Paser

18 Laptop SMPN 2 Panti Raib Dicuri, Sat Reskrim Polres Pasaman Ringkus Tersangka
Bayi 3 Bulan Ini Terlantar, Gara Gara Dua Ibu Saling Cakar dan Ditahan Polsek Mauk Tangerang
Kadis Pendidikan Pangkep Sabrun: Semua Guru Honorer Berpeluang Jadi P3K 2021
Ridhawati Kecewa, Pasien Sakit Disuruh  Pulang

Follow Us

Recommended Posts

Pastikan Kelancaran dan Keamanan Kegiatan, Polsek Maligano Kawal Pemberian Vaksin di SMAN 1 Maligano
Ditanya Soal Suksesi Politik, Anies Basweda: 'Ora Kolu'
Kuasa Hukum Keluarga Rabiah Pertanyakan Tindakan dan Etika Pihak Polres Baubau
Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Baubau Mulai Disusun
Tony Rosyid: Berebut Panglima TNI